Cari Blog Ini

Memuat...

Arsip Blog

Minggu, 17 Juli 2011

Makalah Peristiwa Seputar Kemerdekaan RI


BAB I
PENDAHULUAN


A.  Latar Belakang
Pada tanggal 11 maret 1942 Jepang melakukan penyerbuan ke Indonesia. Tujuan penyerbuan Jepang adalah Pulau Jawa. Penyerbuan tersebut dipimpin oleh Jenderal Hiroshi Imamura. Padahal, pada saat itu Indonesia masih berada didalam penjajahan Belanda. Sungguh hebat, sepak terjang Jepang dalam melawan Belanda. Bahkan, Belanda tidak mampu melawan serangan Jepang. Penyerangan Jepang tersebut memperoleh hasil yang gemilang.
Penyelesaian antara Belanda dan Jepang berkenaan dengan masalah Indonesia dilakukan dalam suatu pertemuan di Kalijati, dalam pangka penyerahan Belanda kepada pihak Jeapang. Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda, yaitu Jenderal Ter Poorten, sedangkan Jepang diwakili oleh Jenderal Hithosi Imamura. Sejak saat itu, berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia dan mulailah penjajahan Jepang di Indonesia.
Pada saat mulai menjajah Indonesia, kedudukan Jepang sebagai negara imperialis sedang jaya – jayanya. Jepang seakan – akan tidak akan terkalahkan. Keadaan ini dimulai pada saat Jepang berhasil menghancurkan pelabuhan Pearl Harbour milik Amerika Serikat sampai kekalahan Jepang dari sekutu dalam pertumpuran di Pulau Widway pada bulan juni 1942. Setelah pertempuran itu, jepang mengalami kekalahan demi kekalahan. Misalnya pada tanggal 7 Agustus 1942 pasukan sekutu bergerak menuju Guadalcanal di Kepulauan Solomon sebagai usaha untuk mengalahkan Jepang. Sekutu menggunakan taktik loncat katak unuk mengalahkan Jepang.
Melakukan penyerangan dengan meloncat dari satu tempat ketempat lain dengan memilih sasaran tempur musua yang mempunyai pertahanan yang lemah. Takti ini berjalan dengan baik. Keadaan ini diperparah lagi dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 agustus 1945. Sampai akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 agustus 1945 waktu Jepang dan Jawa atau tanggal 14 agustus 1945 waktu Amerika Serikat. Penyerahan Jepang ini berdampak terhadap kedudukan Jepang di Indonesia.
Roda kehidupan memang terus berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Hal ini juga berlaku bagi Indonesia maupun Jepang. Jepang akhirnya mengalami kekalahan, sebaliknya indonesia yang sebelumnya negara yang dijajah, akhirnya menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.  

B.  Rumusan Masalah
Masalah yang dibahas dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
1.    Bagaimana peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ?
2.    Bagaimana pembentukan dan perkembangan awal Republik Indonesia?
3.    Bagaimana upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia?

C.  Tujuan Penulisan
Tujuan Penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
1.    Mengetahui peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
2.    Mengetahui pembentukan dan perkembangan awal Republik Indonesia.
3.    Mampu memahami perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

D.  Metode Penulisan
Metode penulisan yang digunakan di dalam penyusunan makalah ini adalah studi pustaka, dalam metode ini penulis membaca buku-buku yang berkaitan dengan penulisan makalah ini.







E.  Sistematika Penulisan

BAB I                PENDAHULUAN
  A. Latar Belakang
  B. Rumusan Masalah
  C. Tujuan Penulisan
  D. Metode Penulisan
  E. Sistematika Penulisan
BAB II    PEMBAHASAN
A.       Persiapan Kemerdekaan
B.       Pembentukan Dan Perkambangan Awal RI
1. Proklamasi dan Kehidupan Politik
2. Kehidupan Ekonomi
3. Kehidupan Sosial Budaya
C.       Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
1.   Usaha Belanda untuk Menghancurkan RI
2.   Perjuangan diplomasi untuk Mempertahanka Kemerdekaan Indonesia
3.   Kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB III    KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA











BAB II
PEMBAHASAN


A.  Persiapan Kemerdekaan
Perang Pasifik semakin berkecamuk. Tentara sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat semakin mantap, sementara Jepang mengalami kekalahan di mana-mana. Pasukan Jepang yang berada di Indonesia bersiap-siap mempertahankan diri.
Selama masa pemerintahan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945, Indonesia dibagi dalam dua wilayah kekuasaan berikut.
a.         Wilayah Komando Angkatan Laut yang berpusat di Makasar, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.
b.        Wilayah Komando Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta, meliputi Jawa, Madura, Sumatera dan Malaya. Pusat komando untuk seluruh kawasan Asia Tenggara terdapat di Dalat (Vietnam).
Sementara tentara sekutu sudah mulai diarahkan ke Indonesia. Setelah menguasai Pulau Irian dan Pulau Morotai di Kepulauan Maluku pada tanggal 20 Oktober 1944. Jenderal Douglas Mac Arthur, Panglima  Armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, menyerbu Kepulauan Leyte (Filipina). Penyerbuan ini adalah penyerbuan terbesar dalam Perang Pasifik. Pada tanggal 25 Oktober 1944 Jenderal Douglas Mac Arthur mendarat di pulau Leyte.
Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mengijinkan pengibaran bendera merah putih di samping bendera Jepang. Lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh dikumandangkan setelah lagu kebangsaan Jepang Kimigayo.
Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam perang Pasifik sudah sangat terdesak. Angkatan perang Amerika Serikat sudah tiba di daerah Jepang sendiri dan secara teratur mengebom kota-kota utamanya. Ibukotanya sendiri, Tokyo boleh dikatakan sudah hancur dan menjadi tumpukan puing. Dalam keadaan terjepit pemerintah Jepang memberikan “kemerdekaan” kepada negeri-negeri yang merupakan front terdepan, yakni Birma dan Filipina. Tetapi kemudian, kedua bangsa itu memproklamasikan lagi kemerdekaannya lepas dari Jepang. Adapun kepada Indonesia baru diberikan janji “kemerdekaan “ di kelak kemudian hari. Dengan cara demikian Jepang mengharapkan bantuan rakyat Indonesia menghadapi Serikat, apabila mereka menyerbu Indonesia. Dan saat itu tiba pada pertengahan tahun1945 ketika tentara Serikat mendarat di Pelabuhan Minyak Balikpapan. Dalam keadaan yang gawat ini, pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa membentuk sebuah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Jonbi Cosakai). Badan itu beranggotakan tokoh-tokoh utama pergerakan Nasional Indonesia dari segenap daerah dan aliran dan meliputi pula Soekarno-Hatta. Sebagai ketuanya ditunjuk dr. Radjiman Wedyodiningrat seorang nasionalis tua, dengan dua orang wakil ketua, yang seorang dari Indonesia dan yang lain orang Jepang.
Pada tanggal 28 Mei 1945 dilakukan upacara pelantikan Dokuritsu Jonbi Cosakai, sedangkan persidangan pertama berlangsung tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Persidangan pertama itu dipusatkan kepada usaha merumuskan dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka. Dalam sidang 29 Mei, Mr. Muh. Yamin di dalam pidatonya mengemukakan lima azas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia berikut ini.
1.        Peri kebangsaan
2.        Peri kemanusiaan
3.        Peri ke-Tuhanan
4.        Peri kerakyatan
5.        Kesejahteraan rakyat
Kemudian pada tanggal 1 Juni, Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya mengenai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang juga terdiri atas 5 azas berikut.
1.      Kebangsaan Indonesia
2.      Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3.      Mufakat atau demokrasi
4.      Kesejahteraan sosial
5.      Ketuhanan Yang Maha Esa
Ia menambahkan pula nama pancasila kepada kelima azas itu yang dikatakannya “atas usul seorang teman ahli bahasa”.
Sesudah persidangan pertama itu, Dokuritsu Jonbi Cosakai menunda persidangannya sampai bulan Juli. Sementara itu pada tanggal 22 Juni 1945, 9 orang anggotanya yaitu : Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakkir, Wachid Hasyim, H. Agus  Salim dan Abikusno Tjokrosuyoso membentuk suatu panitia kecil. Panitia kecil ini menghasilkan suatu dokumen yang berisi rumusan azas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Dokumen ini kemudian dikenal dengan nama “piagam jakarta” sesuai dengan penamaan Muh. Yamin. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, Dokuritsu Jonbi Cosakai dibubarkan.
Sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia(PPKI). Pada tanggal 7 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman dipanggil oleh Panglima tertinggi Mandala Selatan Jepang yang membawahi seluruh Asia Tenggara, yakni Marsekal Darat Hisaici Terauci ke markas besarnya di Dalat (Vietnam Selatan). Kepada ketiga pemimpin Indonesia itu, disampaikan oleh Marsekal Terauci bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

B.  Pembentukan dan Perkembangan Awal RI
1)        Proklamasi dan Kehidupan Politik
Sejak pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diadakan persiapan-persiapan di rumah Ir. Soekarno di Pegangsaan Timur 56 untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lebih kurang 1000 orang telah hadir untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting itu. Pada pukul 10 kurang lima menit Hatta  datang dan langsung masuk ke kamar Soekarno. Kemudian kedua pemimpin itu menuju ke ruang depan, dan acara segera dimulai tepat pada jam 10 sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Soekarno membacakan naskah proklamasi yang sudah diketik dan ditandatangani bersama dengan  Moh. Hatta.
Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Dalam sidang itu mereka menghasilkan beberapa keputusan penting berikut.
1.         Mengesahkan UUD yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Dokuritsu Jonbi Cosakai (yang sekarang dikenal dengan nama UUD 1945)
2.         Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Mr. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
3.         Dalam masa peralihan Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
Pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden dan Wakil Presiden memanggil beberapa anggota PPKI beserta golongan cendikiawan dan pemuda untuk membentuk “Komite Nasional IndonesiaPusat” (KNIP). KNIP akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebelum terbentuknya DPR asli pilihan rakyat. Sejak hari itu sampai awal september, Presiden Dan Wakil Presiden membentuk kabinet yang sesuai dengan UUD 1945 dipimpin oleh Presiden sendiri dan mempunyai 12 Departemen serta menentukan wilayah RI dari sabang sampai merauke yang dibagi menjadi 8 propinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur. Propinsi-propinsi itu adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara).
Untuk menjaga keamanan, telah dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada masing-masing daerah sebagai unsur dari KNI daerah. Pemerintah dengan sengaja tidak mau segera membentuk sebuah Tentara Nasional, karena khawatir bahwa hal itu akan menimbulkan kecurigaan dan sikap permusuhan dari pihak Serikat.
Para pemuda merasa tidak puas dengan kebijaksanaan pemerintahan ini. Mereka berpendapat bahwa pemerintah harus segera membentuk sebuah Tentara Nasional sebagai aparat kekuasaan negara yang baru itu. Golongan pemuda yang tidak puas itu sebagian membentuk badan-badan perjuangan. Sebaliknya pemuda–pemuda bekas PETA, Heiho, KNIL dan anggota Badan-Badan Semi Militer, memutuskan untuk memasuki BKR di daerahnya masing-msing dan menjadikan badan itu wahana bagi perjuangan bersenjata menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Mereka menganggap dirinya pejuang, sama dengan pemuda-pemuda yang membentuk badan-badan perjuangan.
2)        Kehidupan Ekonomi
Pada zaman pendudukan Jepang, seluruh potensi ekonomi Indonesia diarahkan kepada kepentingan perang. RI yang baru berdiri mewarisi keadaan ekonomi yang sangat kacau dari zaman pendudukan Jepang itu. Inflasi yang hebat diwarisi oleh negara yang berumur beberapa hari itu. Sumber inflasi adalah beredarnya uang rupiah Jepang secara tidak terkendali, sedangkan Republik belum dapat menyatakan bahwa uang Jepang tidak berlaku, karena belum memiliki uang sendiri sebagai penggantinya. Kas pemerintahan kosong, pajak-pajak dan bea masuk sangat kurang, sedangkan pengeluaran negara semakin bertambah.
Untuk sementara waktu pemerintah mengambil kebijaksanaan mengakui beberapa macam uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI yakni : Uang De Javasche Bank, Uang Pemerintah Hindia Belanda dan Uang Jepang. Keadaan yang sulit ini ditambah dengan dilakukannya blokade laut oleh Belanda. Mereka menutup pintu keluar masuk perdagangan RI, sehingga barang-barang RI tidak dapat diekspor.
 Walaupun demikian pemerintah RI berusaha dengan keras untuk mengatasi krisis keuangan yang semakin gawat itu. Usaha pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pinjaman nasional. Pada bulan Juli 1946, penduduk Jawa dan Madura menyetorkan uangnya kepada bank tabungan pos dan rumah-rumah pegadaian.
Maklumat pemerintah ini mendapat sambutan dari rakyat sehingga jumlah uang terkumpul meliputi 500 juta rupiah. Jumlah sebanyak ini tentu menambah kas pemerintah dan juga kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan aparatnya. Dalam pada itu pihak Serikat mengumumkan berlakunya uang NICA sebagai pengganti uang Jepang. NICA adalah Netherlands Indies Civil Administration, yang merupakan pendahulu dari pada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ingin kembali ke Indonesia.
Pemerintah menyarankan kepada rakyat untuk tidak menggunakan uang NICA sebagai alat pembayaran. Selanjutnya pemerintah pada bulan Oktober 1946 mengeluarkan uang kertas RI yang terkenal dengan nama ORI. Karena uang Jepang telah merosot harganya maka nilai tukarnya disesuaikan, yaitu 1000 rupiah uang Jepang ditukar dengan 1 rupiah uang ORI.
3)        Kehidupan Sosial Budaya
Sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 terjadi perubahan kehidupan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia. Susunan masyarakat kolonial Hindia Belanda, menempatkan golongan Belanda sebagai warga negara kelas satu, kemudian diikuti oleh golongan timur, dll dan terakhir barulah golongan pribumi Indonesia sebagai warga negara kelas III. Pada zaman pendudukan Jepang, Jepang muncul sebagai warga negara kelas I, kaum pribumi Indonesia naik menjadi warga negara kelas II, sedangkan golongan Cina dan Indo Eropa merosot menjadi  kelas III.
 Kemerdekaan Indonesia telah mengangkat orang Indonesia menjadi warga negara kelas I, tetapi Republik warga negara kelas I, kelas II mapun kelas III seperti zaman Hindia Belanda maupun zaman pendudukan Jepang. Para pemeluk agama dan kepercayaan mendapat kebebasan yang seluas-luasnya dalam negara Republik Indonesia. Di dalam susunan pemerintahan terdapat satu Kementrian (Departemen) Agama. Perasaan toleransi (saling harga menghargai) di antara penganut agama di Indonesia ditumbuhkan dengan wajar. Pemerintah tidak menginginkan adanya pertentangan agama yang dapat melemahkan persatuan nasional.
Salah satu syarat mutlak untuk mencerdaskan bangsa Indonesia adalah memajukan pendidikan. Semenjak proklamasi segera dibentuk sebuah Departemen Pendidikan,  Pengajaran dan Kebudayaan (Departemen P.P. dan K). Yang ditunjuk menjadi menteri PP dan K pertama adalah seorang tokoh pendidikan nasional yang terkenal Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah untuk membimbing murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab.
Sekolah bertujuan memperkuat potensi rakyat. Itulah sebabnya sekolah dibuka untuk setiap warga negara sesuai dengan azas keadilan sosial. Supaya sekolah dapat diikuti oleh semua warga negara, maka diadakan peraturan tentang kewajiban belajar. Anak-anak yang telah berumur 10 tahun diwajibkan untuk memasuki sekolah.

C.  Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
1)        Usaha Belanda Untuk Menghancurkan RI
Seperti kita ketahui, politik kolonial Belanda adalah bertujuan untuk menjajah indonesia. Taktik yang dipergunakan oleh Belanda anatara lain dengan memecah belah (devide et impera) dan sikap terakhir yang dilakukan oleh Belanda pada saat menjelang datangnya Jepang adalah tidak menghiraukan pernyataan dari Kongres Rakyat Indonesia yang diselenggarakan oleh GAPI dalam rangka tuntutan Indonesia berparlemen. Kongres itu menghasilkan bahwa GAPI bersedia membantu pemerintah Belanda di dalam peperangan yang pada tahun 1939 telah melanda Eropa yang kemungkinan akan menjalar sampai Asia. Sebagai akibat politik kolonial Belanda yang tidak menghiraukan tuntutan tadi maka pada waktu Jepang mendarat di indonesia, sikap rakyat Indonesia dingin. Pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah hindia Belanda menyerah kepada Jepang.
Untuk mendapatkan bantuan dari rakyat di daerah-daerah yang diduduki musuh Menteri luar negeri Amerika Serikat, Sumner Welles menyatakan bahwa apabila sekutu menang dalam perang, maka semua bangsa yang terjajah akan merdeka. Pernyataan ini ternyata tidak sama dengan pernyataan Ratu Wilhelmina pada tanggal 6 Desember 1942 yang hanya berupa janji bahwa sehabis perang kerajaan Belanda akan ditata kembali atas dasar kemauan bebas  untuk menjadi peserta dalam kerajaan susunan baru yang terdiri atas Netherland, Indonesia, Suriname dan Curacao.
Sesuai dengan politik tersebut, maka setelah Jepang menyerah Belanda berkeinginan kembali ke tanah jajahannya. Belanda mengira bahwa dengan mudah akan dapat kembali ke Indonesia dengan jalan membonceng sekutu. Perkiraan Belanda ini pun ternyata meleset karena ternyata tidak mungkin dengan mudah dapat menjajah Indonesia kembali. Adapun sebab-sebabnya sebagai berikut.
a.         Mac-Arthur sebagai panglima komando sekutu untuk Asia tenggara memerintahkan bahwa pasukan-pasukan sekutu baru boleh mendarat sesudah penyerahan dengan resmi oleh Jepang. Penyerahan tersebut baru terjadi pada tanggal 2 september 1945.
b.         Tepat pada tanggal 15 Agustus 1945 komando sekutu untuk Asia tenggara pindah dari pasukan Amerika ke tangan pasukan Inggris yang lemah di bawah pimpinan Marsekal Mountbatten. Rencana pendaratan adalah malaya, saigon, Indonesia. Kepada Terauchi diperintahkan bahwa pasukan-pasukan Jepang tetap bertanggung jawab sampai kekuasaannya dioper oleh pasukan sekutu.
c.         Marsekal Mountbatten menetapkan pendaratan di kalimantan, Indonesia Timur, dan Nusa Tenggara kecuali Bali dan Lombok ditugaskan kepada Australia dan sisanya kepada tentara Inggris.
Menurut persetujuan “Civil Affairs Agreement” antara pemerintah Inggris dan Belanda pada tanggal 14 Agustus 1945 yang boleh mendarat hanya tentara Inggris, tetapi kepada tentara itu dapat diperbantukan pegawai-pegawai sipil belanda sebagai “Netherlands Indies Civil Affairs” (MCA). Dengan kedok NICA inilah Belanda berhasil memasukkan orang-orangnya, tidak hanya pegawai sipil bahkan juga militernya. Selain itu juga dapat menyelundupkan orang-orangnya, baik sipil maupun militer dalam rombongan-rombongan tenaga Inggris yang ditugaskan mengurus para tahanan perang dan interniran.
Mulai bulam Maret 1946, panglima tentara Inggris mengirimkan orang Belanda untuk menggantikan pasukan-pasukan Inggris yang sebagian besar terdiri atas pasukan-pasukan India (Gurka) sehingga akhir November 1946 pasukan-pasukan Inggris dapat meninggalkan pulau Jawa. Dua kali Belanda telah menggunakan tentaranya untuk menghancurkan Republik Indonesia dengan serangan-serangan yang disebut Agresi Belanda I, pada tanggal 20 Juli 1947 dan Agresi Belanda II pada tanggal 18 Desember 1948. Kedua-duanya dilakukan secara mendadak.
Di samping serangan-serangan militer, Belanda juga menjalankan politik memecah belah dengan mendirikan negara-negara boneka. Begitu Belanda berkuasa pada tanggal 15 Juli 1946 atas daerah Indonesia Timur setelah tentara Australia menyerahkan kekuasaannya, Letnan Jenderal Van Mook segera membuka Konferensi Malino para wakil-wakil daerah tersebut.
Konferensi tersebut mengambil keputusan :
a.         Negara Indonesia nanti harus berbentuk Federal.
b.         Sebelum negara Federal terbentuk harus melalui masa peralihan, pada masa peralihan tersebut kedaulatan tetap di tangan Belanda; dan
c.         Meskipun negara Federal itu merdeka tetapi tetap berhubungan dengan Belanda.
Tanggal 1 oktober 1946, Van Mook pun mengadakan Konferensi Pangkalpinang antara golongan peranakan cina, peranakan arab dan golongan Belanda. Konferensi pangkalpinang menyatakan setuju dengan keputusan Konferensi Malino.
Pada tanggal 7 desember 1946 di Denpasar Bali Van Mook diadakan konferensi pembentukan negara Indonesia Timur. Hadir dalam konferensi tersebut wakil-wakil dari daerah-daerah wilayah Indonesia Timur dan wakil dari golongan-golongan kecil. Demikianlah Van Mook secara berangsur-angsur mendirikan negara-negara boneka antara lain Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur. Di samping itu berturut-turut di bentuk daerah otonom  : kalimantan barat, kalimantan Timur, dayak besar, banjar, kalimantan Tenggara, Bangka, Belitung, Riau dan Jawa tengah.





2)        Perjuangan Diplomasi Untuk Mempertahankan Kemerdekaan RI
Kabinet pertama Republik Indonesia bersifat Kabinet Presidentil dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri sebagai perdana menteri dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pada tanggal 14 November 1945, Presiden membubarkan kabinet pertama dan membentuk kabinet baru yang bersifat parlementer dengan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri merangkap Meteri dalam negeri dan menteri luar negeri. Perundingan pertama penyelesaian perselisihan Indonesia-Belanda dilakukan antara Van Mook dengan Sutan Syahrir dengan pimpinan Letnan Christison yang terjadi tanggal 17 November 1945. Perundingan ini gagal. Pada tanggal 2 Februari 1946, tiba di Jakarta duta besar Inggris untuk Amerika Serikat Sir Archibald Clark Kerr yang dutugaskan ke Indonesia untuk membantu penyelesaian perselisihan Indonesia-Belanda sebelum memangku jabatan  sebagai duta besar di Amerika
Sementara itu, pemerintah Belanda mengumumkan sebuah pernyataan pada tanggal 10 Februari 1946 yang intinya sebagai berikut.
a.         Dijanjikan kepada rakyat Indonesia, setelah melalui masa persiapan tertentu, dengan bebas dapat menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan pasal 73 Piagam PBB; dan
b.         Untuk kebahagiaan rakyat inonesia sendiri sebaiknya dengan suka rela perhubungan erat dalam lingkungan “kerajaan Belanda bentuk baru” yang pesertanya terdiri dari Netherland, Indonesia, Suriname dan Curacao.
Atas pernyataan Pemerintah Belanda, Pemerintah RI pada tanggal 13 Maret 1946 memberikan balasan :
a.         Menuntut pengakuan kedaulatan RI di atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda;
b.         Menjamin hak dari golongan-golongan kecil dan politik pintu terbuka untuk modal asing;
c.         Sanggup mengambil alih semua utang dari Hindia Belanda yang terjadi sebelum Maret 1942; dan
d.        Bersedia menjadi peserta dalam federasi Netherland-Indonesia, dengan hubungan luar negeri dan pertahanan diurus bersama.
Pada tanggal 6 Maret 1946, Van Mook menyampaikan usul kepada syahrir yang berisi : pengakuan Republik Jawa sebagai negara bagian Republik Federal Indonesia Serikat yang menjadi peserta dalam kerajaan Belanda bentuk baru.
Atas usulan Van Mook itu, pada tanggal 27 Maret 1946 Sutan Syahrir memberikan Jawaban yang disertai naskah persetujuan bentuk traktat yang antara lain disebutkan :
a.         Supaya Belanda mengakui RI de facto berdaulat atas Jawa dan Sumatera;
b.         Supaya Belanda dan RI bekerja sama membentuk Republik Indonesia;
c.         Republik Indonesia Serikat bersama dengan Netherland, Suriname dan Curacao menjadi peserta dalam suatu ikatan kenegaraan.
Oleh karena ternyata bahwa pendirian kedua belah pihak telah saling mendekati, maka pemarintah RI awal bulan April 1946 mengutus delegasi ke Negeri Belanda yang terdiri atas Dr.  Soedarsono, Mr. A.K. Prinagodigdo, Mr. Soewandi. Delegasi ini dengan bantuan Sir Archibald Kerr mengadakan perundingan di Hoge Veluwe yang ternyata gagal juga. Pemerintah Belanda hanya bersedia mengakui RI berdaulat atas Jawa dan madura.
Pada awal November 1946 kedua pihak memutuskan untuk melanjutkan perundingan di daerah-daearah yang dikuasai oleh RI agar dapat dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Perundingan kemudian diadakan di Linggarjati. Dengan campur tangan aktif Presiden Soekarno, pada tanggal 12 November 1946 telah tercapai persetujuan yang akan di paraf di Jakarta. Pada tanggal 15 November 1946 ketua dari kedua delegasi yaitu Sutan Syahrir dan Prof. Chermerhorn mendapat naskah Perjanjian Linggarjati, Isi Pokok Perjanjian tersebut sebagai berikut.
a.         Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesiaaytas Jawa, Madura dam Sumatera.
b.         Pemerintah Indonesia dan Belanda akan mendirikan negara Indonesia Serikat  pada tanggal 1 januari 1949
c.         Negara Indonesia Serikat dihubungkan (dengan Belanda dalam satu Uni Indonesia-Belanda), (Uni = gabungan negara-negara). Kepala uni adalah Raja Belanda. Persetujuan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 15 Maret 1947.
Sebelum naskah persetujuan ditandatangani, timbul pertentangan hebat baik di dalam parelemen Netherland maupun dalam komite nasional Indonesia pusat. Oposisi dalam parlemen Belanda terutama menentang kemungkinan Uni menjadi Superstate sehingga Netherland tidak lagi berdaulat penuh. Oposisi dapat diatasi setelah dinyatakan bahwa Uni yang akan dibentuk adalah Uni personil. Naskah tersebut baru disetujui oleh Parlemen Belanda pada tanggal 20 Desember 1946. Di dalam KNIP, anggota-anggota terutama menentang penetapan Raja Belanda sebagai Kepala Uni. Akhirnya KNIP menyetujui pada tanggal 25 Februari 1947.
Serangan-serangan Belanda mendapat celaan keras dari seluruh dunia. Pada tanggal 31 Juli 1947. Dewan keamanan PBB menerima resolusi dari India dan Australia. Resolusi memerintahkan supaya segera diadakan gencatan senjata dan segera perundingan dilanjutkan. Pada tanggal 1 Agustus Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada Belanda dan Indonesiauntuk menghentikan tembak menembak. Pada tanggal 4 Agustus 1947 Panglima Angkatan Perang Tertinggi RI memerintahkan kepada seluruh angkatan perang RI agar tetap tinggal ditempatnya masing-masing dan menghentikan segala tindakan permusuhan. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan menerima sebuag putusan yang berisi antara lain :
a.         Para konsul asing di Jakarta supaya membuat laporan mengenai keadaan terakhir di indonesia; dan
b.         Membentuk sebuah komisi yang terdiri dari tiga negara. Komisi tiga negara (KTN) yang bertugas memberikan perantara jasa-jasa baik dalam menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda.
Perundingan antara Indonesia-Belanda dimulai pada tanggal 2 Desember 1947 di atas kapal Renville yang berlabuh di Tanjung Priok. Perundingan tersebut disaksikan oleh KTN, perundingan itu menghasilkan Persetujuan Renville yang ditanda tangani pada tanggal 17 Januari 1948. Isi persetujuan tersebut antara lain :
a.         Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah indonesia, sampai kedaulatan diserahkan kepada RIS yang segera harus dibentuk;
b.         Sebelum RIS dibentuk Belanda dapat menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada suatu pemerintah sementara;
c.         RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat akan menjadi peserta yang sederajat dengan kerajaan Belanda dalam Uni Indonesia-Belanda. Raja Belanda sebagai Kepala Uni;
d.        RI akan merupakan negara bagian dari RIS.; dan
e.         Dalam jangka waktu sedikitnya 6 bulan dan selambat-lambatnya 1 tahun supaya mengadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS.
Sementara itu, pemerintah RI tetap berpegang teguh pada pernyataan KTN bahwa selama RIS belum dibentuk tetap berhak atas tentara, hubungan luar negeri dan keuangan sendiri. Seperti diketahui anggota KFN terdiri atas wakil-wakil dari negara-negara Australia, Belgia dan Amerika Serikat.
Akhirnya Belanda untuk kedua kalinya ingin memaksakan pendiriannya dan dengan mendadak melaksanakan  Agresi Belanda ke II (Agresi Militer Belanda II) pada tanggal 18 Desember 1948. Soekarno, Hatta dan beberapa pimpinan lainnya ditahan dan diasingkan ke bangka dan sumatera utara. Dengan menduduki Yogyakarta, pusat pemerintahan RI Belanda mengira bahwa riwayat RI akan berakhir. Akan tetapi, ternyata para pemimpin telah memperhitungkan segala kemungkinan. Pemerintah darurat segera menjalankan tugasnya, bertindak sebagai kepala pemerintahan darurat di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Mr. Syafrudin Prawiranegara.
Tindakan agresi Belanda II mengakibatkan reaksi di mana-mana. Simpati luar negeri terhadap Indonesiamakin besar dan membengkitkan negar-negara Asia dan PBB untuk mengadakan tindakan. Pada tanggal 23 januari 1949 di New Delhi diadakan Konferensi oleh 19 negara Asia. Konferensi mengambil keputusan sebagai berikut.
a.         Pemimpin-pemimpin RI yang ditahan Belanda agar dibebaskan.
b.         Tentara Belanda harus ditarik mundur dari Yogyakarta
Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949 memutuskan :
a.         Penghentian operasi militer Belanda;
b.         Pembesar Belanda;
c.         Pembesar-pembesar RI harus dikembalikan ke Yogyakarta; dan
d.        Pengakuan kedaulatan RIS.
Pada tanggal 14 April 1949, di Jakarta dimulai perundingan-perundingan antara delegasi RI dan Belanda di bawah pimpinan UNCL (United Nation Commisions for Indonesia). UNCL sendiri adalah perubahan dari KTN. Delegasi Indonesiadipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedang delegasi Belanda oleh dr. Van Royen.
Pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan Roem Royen yang berisi dua pernyataan berikut.
a.         Pernyataan delegasi RI :
1)    penghentian perang gerilya; dan
2)    bekerja sama mengembalikan keamanan
b.         Pernyataan delegasi Belanda :
1)    menyetujui pengambilan pemerintah RI ke Yogyakarta;
2)   menghentikan operasi militer dan membebaskan pemimpin-pemimpin RI serta selekas mungkin mengadakan konferensi Meja Bundar.
Sesuai dengan persetujuan Linggarjati dan Renville yang menghendaki agar pemerintah RI dan Belanda berusaha bersama-sama membentuk RIS, maka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag dimulai perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB). Delegasi RI dipimpin oleh Moh. Hatta, dan delegasi Belanda oleh Van Maarseven. Komisi PBB pun ikut serta dalam perundingan tersebut. Adapun tujuan KMB adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara Indonesiadan Belanda selekas mungkin dengancara yang adil dan pengakuan kedaulatan yang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada RIS. Hasil-hasil pokok dari KMB antara lain :
a.         kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesiayang sepenuhnya, tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS;
b.         penyerahan kedaulatan itu akam dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949;
c.         tentara irian barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahunsetelah penyerahan kedaulatan kepada RIS;
d.        antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Netherland, yang akan dikepalai oleh Raja Belanda;
e.         kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesiadengan catatan bahwa beberapa korvetakan diserahkan kepada RIS;
f.          tentara kerajaan Belanda akan selekas mungkin ditarik mundur dari indonesia, sdang tentara kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan di bubarkan.
KMB berakhir pada tanggal 29 Oktober 1949 dengan menghasilkan Piagam penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada RIS yang harus dilaksanakan sebelum tanggal 1 januari 1950. Pada tanggal 27 Desember 1949, Ratu Juliana menandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS di ibukota Netherland, Amsterdam. Pada saat yang sama, di Jakarta, di Istana Merdeka diadakan upacara pemindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada pemerintah RIS yang diwakili oleh Sri Sultan Hamngku Buwono IX. Di kota Yogyakarta, pada saat itu diadakan upacara pemasukan RI ke dalam RIS.




3)        Kembali Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara RIS tidak sampai satu tahun umurnya. Sejak proklamasi bangsa Indonesiamenghendaki negara kesatuan dari sabang sampai merauke. Bentuk negara Federal bagi rakyat Indonesiatidak sesuai dengan cita-cita kebangsaan dan tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi.
Disamping itu pembentukan RIS dengan 16 negara bagian dipandang oleh bangsa Indonesiasebagai hasil dari politik devide et impera yang selalu dilakukan oleh Belanda. Di mana-mana terdengar pernyataan rakyat yang dengan tegas menuntut pembubaran RIS dan kembali kepada negara kesatuan. Berdasarkan hasrat dan desakan rakyat Indonesiamaka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dihapuskan dan dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu juga Konstitusi RIS diganti dengan Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) Republik Indonesia.



















BAB III
KESIMPULAN


Berdasarakan pembahasan dapat di sumpulkan bahwa beberapa peristiwa penting yang terjasi sekitar proklamasi diantaranya Rengasdengklok, penyusunan teks proklamasi dan detik-detik proklamasi.
Perumusan teks proklamasi dilakukan tanggal 16 Agustus 1945 di rumah laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta. Para perumus teks proklamasi adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Ahmad Soebardjo. Teks Proklamasi di tulis tangan oleh bung karno dan di ketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa indonesia, kemerdekaan dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945 pada hari jumat, di jalan pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.
Organisasi yang berperan mewujudkan kemerdekaan adalah BPUPKI dan PPKI. BPUPKI di ketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat, sedang PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno. BPUPKI telah berhasil menyusun dasar negara dan rancangan UUD.
Dalam sidangnya yang pertama tanggal 18 Agustus 1945, PPKI telah menetapkan 3 keputusan penting yaitu mengesahkan dan menetapkan UU RI, yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945, mengangkat presiden dan wakil presiden dan membentuk KNIP.
Sesuai dengan pernyataan politik ratu Belanda Wilhelmina tanggal 6 Desember 1942, Belanda bermaksud kembali ke daerah jajahannya, kembali setelah perang dunia II. Belanda datang ke Indonesiasebagai pegawai pegawai NICA yang bersama-sama dengan Inggris mendarat pada tanggal 24 Agustus 1945.
Perkiraan Belanda ternyata meleset karena menurut kenyataannya RI sudah diproklamasikan dan rakyat Indonesiapun dengan gigih menentang penjajahan kembali oleh Belanda. Untuk memaksakan kehendaknya agar dapat bercokol kembali di bumi IndonesiaBelanda melakukan agresi kepada bangasa indonesia. Adanya agresi Belanda mendapat perhatian dari dunia internasional anatar lain PBB.

DAFTAR PUSTAKA


Matroji. 2007. Sejarah SMP Jilid 2. Jakarta: Erlangga.

Ghazali, Zulfikar. Dkk. 1993. Tokoh-tokoh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jakarta : Depdikbud.

Hardi, Lasmidjah. 1984. Samudera Merah Putih Jilid 2. Bandung : Pustaka Jaya.

Badrika, I. Wayan. Dkk. 1997. Sejarah Nasional dan Umum SMP Jilid 2. Jakarta : Bumi Aksara








Tidak ada komentar:

Poskan Komentar